Ditjen Pajak Gelar Edukasi Kesadaran Pajak di 29 SMA

Palembang (Lentera Rakyat) — Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung kembali menggelar program Inklusi Kesadaran Pajak di 20 SMA/SMK/MAN di Palembang dan 9 SMA/SMK di Bangka secara serentak. Program ini merupakan kelanjutan dari program nasional Ditjen Pajak, yaitu Pajak Bertutur yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 11 Agustus 2017.

“Program ini serentak di 29 sekolah dengan target sekitar 1.500 siswa,” kata Kepala Kanwil Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel, M. Ismiransyah M. Zain, saat membuka Inklusi Pajak di SMA Plus Negeri 17 Palembang.

Kedua-puluh sekolah di Palembang tersebut adalah SMAN 2, SMAN 4, SMAN 5, SMAN 6, SMAN 11, SMAN 15, SMA Plus Negeri 17, SMAN 18, SMAN Sumsel, SMA Kusuma Bangsa, SMA Xaverius 1, SMA Xaverius 3, SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 5, SMKN 8, MAN 1, MAN 2 dan MAN 3. Sedangkan 9 sekolah di Bangka adalah SMAN 1 Pemali, SMA Setiabudi Sungailiat, SMK Yapensu Sungailiat, SMK Bina Karya 2 Muntok, SMK Bakti Parittiga, SMKN 1 Koba, SMKN 2 Koba, SMAN 1 Air Gegas dan SMKN 1 Tukak Sadai.

Program yang digelar selama dua jam tersebut bertujuan menanamkan secara dini pentingnya peran pajak bagi pembangunan maupun kehidupan sehari-hari. Dengan harapan, pada saatnya nanti para siswa tersebut dapat menjadi wajib pajak yang patuh. Inklusi Kesadaran Pajak ini mengusung tema “Pajak Kita untuk Kita.” Acara dimulai serentak pada pukul 10.00 WIB dan berlangsung selama 120 menit. Untuk kemeriahan acara juga diselingi fun game dan pembagian souvenir kepada peserta.

Lebih lanjut Plh. Kepala Bidang P2Humas, Nelson Samosir, menegaskan bahwa melalui Inklusi Pajak ini Ditjen Pajak ingin memberikan pemahaman kepada siswa didik tentang peran dan manfaat pajak dalam pembangunan serta menanamkan budaya sadar pajak sejak dini untuk membentuk karakter generasi bangsa yang cinta tanah air dan bela Negara.

Salah satu materi yang disampaikan menganalogikan Negara dengan masyarakat didalamnya sebagai kelompok siswa yang sedang mengerjakan tugas bersama. Negara mempunyai cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, demikian juga dengan kelompok siswa yang mempunyai cita-cita untuk menyelesaikan tugas kelompok. Ketika ada siswa yang hanya ‘numpang nama’ dan tidak memberi kontribusi dalam pengerjaan tugas kelompok, siswa tersebut bisa disebut sebagai free rider.

Demikian juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Warga negara yang tidak berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak tetapi hanya mau ikut menikmati hasil pembangunan disamakan dengan free rider. Sebagai warga negara yang baik, harus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kewajiban dan penuntutan hak kepada negara.

Dengan kontribusi lebih dari 74,63% penerimaan Negara, Pajak berperan sangat penting dalam pembangunan Negara, di antaranya adalah untuk pembangunan infrastruktur (LRT, jembatan, jalan, bandara, sekolah), mensejahterakan rakyat (dana BOS, BPJS, subsidi untuk buruh, tani dan nelayan) dan mewujudkan suasana aman melalui modernisasi alutsista dan kesejahteraan aparat penegak hukum(TNI, Polri dan Kejaksaan).

Pajak juga berperan penting dalam distribusi pendapatan rakyat, dimana pajak dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi diredistribusi kepada yang berpenghasilan rendah.

Bernadette, salah satu siswi kelas XI SMA Kusuma Bangsa, Palembang, mengungkapkan rasa senang karena bisa mendapatkan pelajaran tambahan (edukasi) tentang pajak. Dengan lancar ia dapat mengulang poin-poin penting materi inklusi kesadaran pajak yang baru saja disampaikan. Demikian pula dengan Armeniar, Ketua OSIS SMAN 4 Palembang. Ia juga mengapresiasi langkah Ditjen Pajak dalam mengedukasi siswa, sebagai calon pemimpin masa depan, baik di pemerintahan maupun di sektor swasta.

“Pajak Kita, Untuk Kita! No Free Rider, No Drug, No LGBT!” menutup gelaran acara khusus untuk generasi emas Indonesia. (dhie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas