Kemendikbud Diminta Tolak Izin SMK yang tak Sesuai Kebutuhan

Jakarta  (Lentera Rakyat) — Anggota DPR RI, Abdul Fikri Faqih menganggap pendidikan kejuruan dan vokasi di Indonesia masih jauh dari kebutuhan dunia kerja, dalam hal ini Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI).

“Apalagi ketika ditelusuri tentang pendidikan kejuruan dan vokasi, maka memang selayaknya kita segera berbenah,” tutur Fikri Dikuti dari Republika, minggu (12/11).

Fikri menjelaskan, untuk membenahi persoalan kejuruan dan vokasi tersebut Kemendibud dan Kemenristekdikti mestinya segera berkoordinasi dengan kementrian terkait lainnya seperti ke Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Perdagangan (Mendag), dan lain sebagainya.

“Tidak bisa kita berharap ada hubungan antara dunia pendidikan dan DU/DI sementara otoritas pemerintah terkait tak saling koordinasi,” jelasnya.

Menurutnya, Kemendikbud tak boleh mengizinkan SMK yang membuka jurusan yang tak dibutuhkan di DU/DI. “Hal yang sama harus dilakukan di Kemenristekdikti untuk pendidikan vokasi,” paparnya.

Sementara itu Fikri beranggapan bila konsep link & match dari Jerman masih diadopsi, pemerintah harus sudah mulai mengajak Kamar Dagang Industri (Kadin) dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.

“Sehingga pendidikan kejuruan dan vokasi kita akan selalu sesuai dengan DU/DI dan berdasar pada hasil riset yang selama ini cenderung tak digunakan. Semoga nanti akan juga terbantu pendanaan dari DUDI karena produknya untuk memenuhi kebutuhan mereka juga,” kata Fikri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lewat ke baris perkakas