Yerusalem ‘untuk’ Israel, Bencana Baru Perdamaian

Lentera Rakyat – Rencana Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sontak menuai reaksi dunia. Sikap Donald Trump itu dicap radikal setelah sekian lama, posisi Yerusalem sengaja dipertahankan sebagai “milik bersama”. Yerusalem adalah kunci. Dan mengakuinya sebagai teritori Israel sama artinya dengan memupus mimpi perjuangan kemerdekaan Palestina yang tertindas.

Lima puluh tahun upaya perdamaian antara Palestina dan Israel kini digoyang dengan rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal itu bakal dilakukan menyusul rencana Presiden AS Donald Trump yang akan mengumumkan pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sekutu lama AS tersebut.

Israel jelas menyambut hal ini. Sejak Trump terpilih menjadi Presiden AS, Israel memang berharap banyak bisa memperbaiki hubungan dengan AS yang sempat tak mesra pada era Presiden Barrack Obama. Obama kala itu tak sreg dengan ekspansi pembangunan permukiman yang dilakukan Israel di wilayah Yerusalem bagian timur dengan mengandalkan kekuatan militer. Dampaknya, posisi warga Palestina yang berada di wilayah itu semakin terdesak.

Harapan Israel ternyata mulai berbuah kenyataan. Salah satu bukti monumental adalah wacana Trump yang akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang berimplikasi pada pemindahan Kedubes AS ke wilayah itu.

Padahal sekian lama, belum ada Presiden AS yang mau meluluskan secara gamblang harapan Israel mencaplok Yerusalem sebagai miliknya. Status quo tetap dipertahankan demi menjaga perdamaian dan pembicaraan melalui two states solution.

“Saya sangat berharap keputusan Presiden Trump memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem ini sudah final dan kami harap segera melihat Kedubes AS ada di sana, entah minggu depan atau bulan depan,” kata Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman sebagaimana dikutip dari laman Telegraph.

Diketahui bahwa mekanisme pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota dan pemindahan Kedubes AS tak bisa dilepaskan dari Aturan Enam Bulanan atau Waiver Authority yang harus ditandatangani oleh setiap Presiden AS untuk mengantisipasi Undang Undang AS Tahun 1995 tentang Kedutaan Besar Yerusalem.

Undang Undang tersebut memandatkan bahwa AS harus menempatkan kedutaannya untuk Israel di Yerusalem. Jika tidak, maka akan berimplikasi pada  tak cairnya sebagian anggaran di Kementerian Luar Negeri AS.

Selama ini, UU itu disikapi dengan pertanggungjawaban Presiden AS dengan menandatangani Waiver Authority yang memiliki masa berlaku hingga 6 bulan. Keputusan menandatangani aturan tersebut sejak tahun 1998 memberi tenggang bagi setiap eksekutif untuk belum merealisasikan pemindahan Kedubes AS dengan alasan kepentingan nasional AS.

Aturan enam bulan harus diteken Presiden AS sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Kongres AS agar sanksi pembekuan anggaran bisa dihindari. Di sisi lain, tak menandatangani Aturan Enam Bulanan mengandung
pesan bahwa Presiden AS akan segera memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem sebagaimana perintah UU Tahun 1995.

Senin, 4 Desember 2017 seharusnya menjadi tenggat waktu bagi Trump untuk meneken Waiver Authority tersebut namun sayangnya belum dipastikan  Trump sudah menandatanganinya. Ditengarai, Trump akan mengabaikan aturan tersebut sejalan dengan isu pemindahan kantor Kedubes AS dari Tel Aviv.

Sementara pada Rabu, 6 Desember 2017, Trump sempat disebut akan mengumumkan bahwa AS akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Namun penasihat Presiden Trump yang tak lain adalah menantunya, Jared Kushner mengatakan bahwa Trump belum final akan meneken Waiver Authority. Sementara Juru Bicara Gedung Putih Hogan Gidley mengatakan bahwa Trump memang akan menunda pengumuman pengakuan atas Yerusalem menyusul Presiden
AS masih melakukan kunjungan ke Utah. Namun kata dia, yang menjadi soal bukan lagi perihal memindahkan Kedubes atau tidak melainkan memilih waktu yang tepat untuk mengumumkannya.

“Presiden sudah yakin soal isu ini jadi bukan lagi tentang mengubah sikap namun yang menjadi soal adalah tentang kapan diumumkan saja,” kata Gidley.

Bencana Baru

Rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel langsung membuat Palestina bergerak. Presiden Palestina Mahmoud Abbas sudah berkomunikasi dengan para pemimpin dunia dan menilai bahwa sikap AS bisa merusak upaya perdamaian. Abbas antara lain mengontak Presiden Prancis, Emmanuel Macron, pemimpin negara-negara Arab serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Dilansir BBC, Presiden Prancis dilaporkan menelepon Donald Trump dan mengatakan bahwa sikap unilateral atau sepihak AS tersebut, berbahaya. Hal itu akan mengusik kesepakatan bilateral yang selama ini telah dibicarakan oleh Israel dan Palestina. Apalagi Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota negara itu pada masa mendatang.

Selama ini Yerusalem bagian barat termasuk Kota Tua didominasi oleh Israel sementara bagian timur Yerusalem yang banyak ditinggali oleh warga Palestina juga didesak Israel.

Macron mengingatkan AS bahwa keputusan mengenai Yerusalem seharusnya lahir dari perundingan yang disepakati secara bersama-sama.

Desakan agar AS urung mengeksekusi rencananya juga disampaikan sejumlah pemimpin di negara-negara Arab. Wakil Perdana Menteri Turki, Bekir Bozdaq menegaskan bahwa status Yerusalem harus diatur melalui pengakuan dunia. Selama ini negara-negara termasuk AS tak mengakui secara legal bahwa Yerusalem ada di wilayah Israel. Rencana kebijakan Trump yang kontroversial menurut dia akan membawa bencana baru bagi Timur Tengah.

“Langkah ini akan total menghambat bahkan merusak perdamaian di kawasan. Konflik baru justru akan muncul yang menyisakan masalah yang makin pelik,” kata Bekir Bozda.

Dukungan Indonesia

Tak lama setelah Presiden Trump mengutarakan rencana memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem, pemerintah Indonesia juga merespons dengan segera. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan merusak proses perdamaian.

Indonesia sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina dan aktif mengangkat isu ini di berbagai forum internasional menilai bahwa sikap AS tersebut berlebihan.

Menlu Retno pada Senin malam, 4 Desember 2017 langsung memanggil Dubes AS untuk Indonesia, Joseph R.Donovan untuk memastikan rencana kebijakan AS tersebut. Kepada Retno, Donovan mengatakan bahwa rencana kontroversial itu belum berujung kepastian.

“Kemarin saya sudah bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk menyampaikan kekhawatiran dan mengatakan bahwa kepemimpinan dan kebijaksanaan AS dibutuhkan dalam isu Palestina,” kata Retno di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2017.

Sementara Palestina meminta dukungan internasional agar AS tak merealisasikan dukungan klaim terhadap Yerusalem. Selama ini, Yerusalem ibarat menjadi kota bersama yang sejak lama dianggap sebagai wilayah
lahirnya tiga peradaban agama besar yaitu Yahudi, Nasrani dan Islam. Palestina menyatakan bahwa sikap AS yang terang-benderang merestui okupasi Israel, jelas menjadi ancaman baik bagi Palestina maupun Timur Tengah.

Di depan Menlu RI, Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun meminta Indonesia tetap berada di pihak Palestina dalam perjuangan kemerdekaan yang kian pelik.

Al Shun mengakui bahwa selama ini Indonesia selalu aktif terlibat dalam pembangunan kapasitas dan sumber daya di negaranya. Indonesia secara politik juga menjadi pihak yang tak pernah sungkan mendengungkan hak-hak Palestina yang selama ini tertindas sejak adanya klaim wilayah yang dilakukan Israel pada tahun 1967 silam.

“Kami berharap proses perdamaian akan berlanjut dan situasi di Yerusalem akan segera teratasi dalam kerangka solusi dua negara,” kata Zuhair Al Shun.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *