Kemendikbud Dinilai Masih Lemah Awasi Isi Buku Pelajaran

Jakarta (Lentera Rakyat)  — Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai kemunculan buku pelajaran yang memuat Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu indikasi akibat lemahnya pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap dunia perbukuan.

Hal itu dituturkan Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim saat memaparkan catatan akhir tahun pendidikan sepanjang 2017 di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, sperti dikutif dari Republika Selasa (26/12).

“Kasus buku pelajaran yang menuai kontroversi, lantaran lemahnya kontrol dan penilaian buku oleh Puskurbuk (Pusat Kurikulum dan Perbukuan),” tutur Satriwan.

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan oleh terbitnya buku pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dalam buku itu, Yerusalem ditulis sebagai ibu kota Israel.

Buku yang dimaksud yakni buku standar elektronik IPS kelas 6 SD/MI terbitan Depdiknas 2008.

Materi serupa juga terdapat di buku IPS kelas 6 SD/MI terbitan Yudhistira dan Intan Pariwara.

Persoalan ini menjadi sorotan karena status Yerusalem sebagai ibu kota Israel hanya diakui oleh Amerika Serikat dan segelintir negara lain, baru-baru ini. Mayoritas negara di dunia menolak hal itu.

“Ini sangat memprihatinkan karena buku tersebut lolos penilaian perbukuan dalam program BSE (buku sekolah elektronik) oleh pusat perbukuan Kemendikbud,” lanjut Satriwan.

Satriwan lalu memaparkan kasus lain yang mencerminkan lemahnya pengawasan Kemendikbud terkait konten buku pelajaran.

Misalnya, kata dia, ada beberapa buku pelajaran yang memuat konten berisi ajaran radikalisme dan kekerasan.

Satriwan tak menyebutkan secara rinci buku-buku yang ia sebut mengandung radikalisme dan kekerasan, di sisi lain ia mendorong Kemendikbud mengawasi secara ketat tugas dan fungsi Puskurbuk, agar tidak lagi terjadi masalah serupa.

Peningkatan pengawasan, menurut Satriwan untuk lebih memastikan kualitas dan konten buku pelajaran, sebelum buku tersebut menjadi bahan ajar di sekolah dan dibaca oleh para siswa.

“Untuk mengontrol buku-buku pelajaran agar berkualitas, tidak mengandung konten kekerasan, pornografi, dan radikalisasi,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *