Menteri PMK: Sinergi Penanggulangan Bencana antara Pusat dan Daerah

Nusa Dua Bali (Populinews)  – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencnana Daerah pada Rabu malam (21/2) di Nusa Dua Convention Center, Bali.

Di hadapan para pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi, kabupaten dan kota seluruh Indonesia, Puan menyampaikan bahwa salah satu yang perlu menjadi perhatian dari jajaran BNPB dan BPBD adalah bagaimana membangun sinergi penanggulangan bencana antara kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di samping itu, Puan menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis rakyat dan peringatan dini. Tiga hal tersebut selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana, sebagaimana ditetapkan pada RPJMN 2015 – 2019.

“Diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.”

“Keberhasilan dalam manajemen penanggulangan bencana sangat ditentukan oleh gotong royong dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB – BPBD dan masyarakat. Oleh karena itu, agar gotong royong manajemen penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif, diperlukan pemahaman yang sama antara seluruh pemangku kepentingan bagaimana mengimplementasikan manajemen penanggulangan bencana yang efektif.”

Dalam konteks rakernas, Puan mengharapkan BNPB dan BPBD untuk memformulasikan berbagai agenda strategis untuk pembangunan kapasitas. Rakernas ini merupakan momentum yang baik dalam membangun kapasitas individu, kelembagaan, program dan kegiatan BNPB – BPBD agar penanggulangan bencana di Indonesia semakin efektif.

Tantangan penanggulangan bencana di Indonesia sepanjang 2017 sangat besar. Berdasarkan data BNPB, sebanyak 2.372 kejadian bencana terjadi pada tahun lalu. Meskipun jumlah ini lebih kecil dibandingkan tahun 2016, jumlah kejadian bencana sangat tinggi. Pada Januari 2018 ini saja, BNPB mencatat 204 kejadian bencana dan menimbulkan korban jiwa meninggal hingga 19 jiwa.  Dilihat dari tren kejadian, bencana hidrometeorologi tetap menjadi yang paling dominan dengan tanah longsor sebagai bencana paling mematikan.

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan bahwa rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan (1) koordinasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, (2) kapasitas manajerial di tingkat pimpinan BPBD, (3) keterpaduan rencana kerja pusat dan daerah dalam mencapai sasaran RPJMN 2015 – 2019, serta (4) kapasitas pengetahuan melalui knowledge sharing.

Willem menyampaikan bahwa rakernas ini sangat istimewa. Selain bertempat di Pulau Dewata nan indah, penyelenggaraan rakernas tahun ini masih dalam suasana HUT BNPB yang telah berkarya 10 tahun.

“Selama kurun waktu tersebut, kami telah banyak belajar dan terus belajar dari setiap penanggulangan bencana yang terjadi di daerah. Kami juga mengharapkan bapak dan ibu dapat belajar penanggulangan bencana dari daerah lain dan terus mengembangkan diri sehingga mampu memberikan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berkualitas.”

Rakernas yang dihadiri sekitar 3.000 peserta dari kota, kabupaten dan provinsi ini menghadirkan diskusi knowledge sharing dari kepala daerah dan penggiat kemanusiaan dan narasumber dari kementerian/lembaga seperti dari Kemendagri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian PUPR, Bappenas, BMKG, BPKP, Komisi VIII DPR RI dan Komite 2 DPD RI, serta Kantor Staf Presiden. Sementara itu , peserta tidak hanya dari BPBD provinsi, kabupaten dan kota tetapi juga para kepala maupun sekretaris daerah (dhie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *