Kerawanan di Masa Tenang Pilkada: Politik Uang hingga Intimidasi

Jakarta | Lentera Rakyat.com — Masa Tenang jelang pesta demokrasi sedang berlangsung. Namun ada potensi kerawanan di masa tenang ini. Semua pihak perlu menjaga supaya kerawanan tak terjadi.

Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) memandang kerawanan di masa tenang bisa berwujud berbagai bentuk. Selain kerawanan pelanggaran pemasangan alat peraga di masa tenang, ada pula politik uang yang berpotensi merusak demokrasi.

“Mulai dari alat peraga kampanye yang masih terpasang melampaui tenggat yang ditentukan (H-1 pemilihan), pengerahan pemilih, politik uang, hingga potensi terjadinya ancaman atau intimidasi kepada pemilih dalam menentukan pilihan di dalam pemilihan kepala daerah,” kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini, dalam keterangan persnya,dikutif dari detik.com,  Minggu (24//6/2018).

Tentu saja kerawanan ini tak boleh terjadi. Maka semua pihak calon kepala daerah diharapkan bisa menahan diri agar pelanggaran tak terjadi dalam bentuk apapun.

“Kami mendesak pengawas Pemilu, serta aparat penegak hukum Pilkada lainnya, untuk proaktif dan melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di dalam hari tenang menjelang pemungutan suara, serta memberikan jaminan perlindungan hak pilih bagi warga negara, serta mengawal proses pemilihan kepala daearh berjalan secara damai, adil, dan demokratis,” tuturnya.

Masa tenang berlangsung dari 24 Juni ini hingga 26 Juni 2018. Potensi pelanggaran di masa tenang, sebagaimana yang ditilik Perludem dari Pilkada 2015 dan 2017, tak perlu terjadi lagi. Bukan hanya potensi pelanggaran, namun potensi hambatan juga perlu ditangani supaya tak menyulitkan di hari pemungutan suara, 27 Juni 2018 nanti.

“Kami meminta KPU untuk memastikan seluruh logistik pemilihan, mulai dari surat suara, kotak suara, serta perlengkapan lainnya untuk tidak terlambat, tidak rusak, serta cukup sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai persoalan distribusi logistik pemilu justru akan menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta dapat memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara Pilkada 2018,” tutur Titi.

Hak pilih warga di 171 daerah juga perlu dijamin KPU. Sosialisasi kepada penyelenggara hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga perlu lebih diperhatikan. Semuanya perlu tahu bahwa pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan sudah mendapatkan formulir C6 tak lagi wajib untuk menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan untuk dapat menyalurkan hak suaranya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *