Hasil Pleno Rekapitulasi Pilgub Sumsel

Palembang | Lentera Rakyat.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel secara resmi mengumumkan hasil rekapitulasi dari 17 Kabupaten Kota Provinsi Sumsel. Setelah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap Kabupaten/Kota pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumsel priode 2018-2023, di gedung KPU Jakabaring, minggu (08/07/2018).

Berdasarkan hasil rekaputulasi hasil perhitungan suara pasangan calon nomor urut 1 pasangan Herman Deru-Mawardi dengan perolehan suara sebesar 1.394.438 suara,  sementa pasangan nomor urut 2 Aswari-Irwansyah sebesar 442.820 suara,  nomor urut 3 Ishak-Yudha sebesar 839.743 suara, Sedangkan nomor urut 4 pasanagan Dody-Giri sebesar 1.200.625 suara.

Berdasarkan data yang masuk,  suara sah berjumlah 3.877.626 suara dan suara tidak sah 133.072 suara.  Untuk total suara sah dan tidak sah 4.010.698

Ketua KPU Aspahani mengatakan,   DPT yang ditetapkan sebelumnya  5.656.633 orang,  tapi DPT sekarang 5.654.411 orang. Untuk KPU Empat Lawang dan Mura,  kejadiannya saat proses menghitung disesuaikan di TPS.

“Akan ditelusuri lebih lanjut.  Secara administrasi harus dipertanggungjawabkan lebih rinci oleh kab kota, dituangkan di C2. Kami siap menerima rekomendasi dari Bawaslu.  Dengan belum sinkron DPT dengan data di TPS akan kami telusuri,” paparnya.

Aspahani menjelaskan,  hari ini KPU melakukan pleno terbuka untuk 17 kabupaten/kota.  Secara keseluruhan masing masing paslon sudah konfirmasi, emuanya sudah cocok.

“Bagi kami perolehan suara sudah selesai. Namun ada catatan,  di empat lawang dan mura masalah DPT.  Kita clearkan. Hasil sudah selesai,  dengan ada catatan.  Penetaan kita tunggu di MK, 3 hari setelah. Batas akhir gugatan 3 hari.  Secara keseluruhan tidak ada masalah soal hasil,” paparnya.

Saksi dari nomor 4 Dodi dan Giri,  Kadafi mengatakan,  pihaknya akan menyiapkan di form c2 soal legalitas penyelenggara dan DPT.

”  Kami menolak keseluruhan rapat pleno hari ini.  Kami tidak menandatangi berita acara tapi kami minta hasil rekapnya untuk bahan kami. Kami sudah menyiapkan bukti di 1670 TPS di Palembang untuk pemungutan suara ulang di Palembang,” bebernya.

Kadafi mengungkapkan,  masalah DPT tidak sesui hasil coklit dan online dari KPU.  Tuntutan pihknya adalah PSU Palembang, dan untuk daerah lain kita tunggu rekomendasi Bawaslu.  Secara umum DPT bermasalah tapi yang mencolok di Palembang.

Selain itu,  lanjut Kadafi, pihaknya juga memermasalahkan soal legitimasi penyelenggara di Muara Enim dan Palembang tidak ada SK khusus bagi petugas PPS dan KPPS untuk Pilgub. Secara hukum legitimasi tidak sah.

Sementara itu Ketua Bawaslu Junaidi menyampaikan bahwa dari awal DPT jadi masalah.  DPT ini tidak hanya bermasalah di Empat Lawang dan Musi  Rawas.  Di Mura adalah 1.080 DPT bermaslah.

“Saya yakin DPT ini jadi masalah,  satu DPT saja bisa jadi masalah.  Oleh karenanya kami siap membantu sipapun yang merasa tidak adil.  Khusus DPT yang bermasalah ini,” tegasnya (dhie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *