Pemalang – Guna Memadankan data Administrasi Kependudukan dalam mengurus Bantuan Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggandeng Dinas Sosial Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan, mengajak para Kader PKK se Kabupaten Pemalang untuk mengedukasi tata cara perbaikan data kependudukan. Tidak hanya terkait data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga, Disdukcatpil Kabupaten Pemalang juga mengedukasi tentang Identitas Kependudukan Digital yang lebih praktis.
“Kami menggandeng Dinsos KBPP untuk menyelesaikan keluhan warga masyarakat terkait data adminduknya yang mungkin belum sinkron. Adminduk itu menjadi dasar utama seseorang dalam mengurus apapun.”, kata Kepala Disdukcatpil Pemalang, Hendro Susilo, (12/10/2026).
Tidak sinkronya data adminduk yang bersumber dari Disdukcatpil dengan data yang dimiliki oleh Dinsos KBPP, terkadang menjadi persoalan tersendiri di warga masyarakat. Hal itulah yang menjadi tujuan utama Rakor Disdukcatpil hari ini.
“Perbedaan data Pekerjaan yang tercatat di KK KTP dan yang tercatat di sistemnya Dinsos KBPP juga bisa jadi penyebab berhentinya Bansos. Belum lagi persoalan Jaminan Kesehatan dari Pemerintah. Kami mengajak para Kader PKK yang diharapkan dapat mensosialisasikan kepada warga masyarakat tentang pentingnya Adminduk. Apalagi saat ini ada aplikasi IKD. Dengan IKD juga tidak perlu repot langsung ke Kantor Disdukcatpil hanya untuk memperbaiki data pribadi.”, ungkap Hendro Susilo lebih lanjut.
Sementara itu, dikatakan oleh Kabid Perlinsos Dinsos KBPP, Yustina, Pihaknya sangat mendukung langkah Disdukcatpil Pemalang. Dengan demikian akan lebih mudah bagi warga masyarakat untuk melakukan perbaikan data adminduknya dan juga lebih mudah dalam melakukan proses bantuan sosial.
“Tidak sinkronya data adminduk seringkali jadi hambatan tersendiri bagi warga yang harusnya dapat bansos, tapi tidak dapat, yang mestinya tidak dapat bansos malah dapat, termasuk yang sudah lama mendapatkan bansos juga masih banyak yang belum melakukan graduasi.”, imbuhya.
Sementara itu, dikatakan Rina, Kader PKK Desa Babakan, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, menambahkan, dengan adanya rakor tersebut, pihaknya akan lebih mudah terjun langsung ke warga masyarakat untuk melakukan pemadanan data.
“Kami siap melakukan penyebarluasan ini, mas. Semata mata untuk lebih mengedukasi warga terkait adminduk dan bansos nya.”, pungkas Rina.
(Dentang)
