Plt. Bupati Nurkholes Minta Program Pemda Tak Hanya Bermanfaat, tetapi Juga Dongkrak PAD

Uncategorized

PEMALANG – Program pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut menjadi salah satu penekanan Plt Bupati Pemalang Nurkholes saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang Bulan November di Gedung Sasana Bakti Praja, Jumat (6/11/2026).

Nurkholes menegaskan, setiap program pemerintah perlu mulai berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah melalui inovasi di sektor pendapatan. Ia berharap peningkatan PAD dapat diimbangi dengan pengelolaan belanja yang lebih efektif.

“Saya berharap apa yang kita lakukan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, juga mampu meningkatkan PAD. Tentunya ini perlu inovasi-inovasi di sektor pendapatan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) yang direncanakan pada Desember mendatang. Menurutnya, melalui UHC, akses pelayanan kesehatan masyarakat diharapkan semakin mudah tanpa terkendala surat keterangan (suket), desil, maupun kepesertaan BPJS.

Selain itu, Nurkholes mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk menunjukkan kinerja yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk musim hujan. Ia meminta agar upaya normalisasi sungai serta kegiatan bersih-bersih selokan dan saluran air terus digerakkan guna mengantisipasi terjadinya banjir.

“Kita harus menunjukkan bahwa birokrasi ini merupakan birokrasi yang kuat. Saya berharap normalisasi sungai serta gerakan bersih-bersih selokan dan saluran dapat dilakukan, sehingga ke depan tidak terjadi banjir lagi,” tambahnya.

Dalam rakor tersebut, Kepala BPKPAD Kabupaten Pemalang Nur Aji Mugi Harjono menyampaikan pentingnya percepatan dan kedisiplinan dalam pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran 2026.

Ia meminta seluruh OPD melakukan pengecekan terhadap target pendapatan, khususnya retribusi, serta memastikan seluruh penerimaan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat 31 Desember 2026.

Terkait penatausahaan belanja, Nur Aji mengingatkan agar pengajuan Tambahan Uang (TU) dapat dilakukan paling lambat 20 November. Sementara itu, pengelolaan Ganti Uang (GU), baik melalui KKPD maupun tunai, serta pembayaran Langsung (LS) perlu memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan pengajuan pada akhir Desember yang berpotensi menyebabkan pembayaran tidak terselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

Sementara itu, Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang Andri Adi menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam persiapan pelaksanaan Pilkades Serentak. Ia meminta OPD yang terlibat dalam pemantauan di desa memastikan kesiapan seluruh tahapan, mulai dari daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan dan disahkan camat, pencetakan surat suara, hingga kelengkapan logistik.

Selain itu, distribusi undangan pemilih yang dilakukan paling cepat dua hari dan paling lambat tujuh hari sebelum pelaksanaan diharapkan sudah selesai pada Sabtu. Pemantauan juga mencakup penandatanganan surat suara, distribusi logistik ke TPS, kesiapan TPS dan personel, sistem komunikasi dan pelaporan desa, serta kesiapan tim kesehatan beserta sarana dan prasarananya.

Sebelumnya, Plt Asisten Administrasi Umum Yulies Nuraya melaporkan rekapitulasi realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 dengan kondisi per 31 Oktober 2026.

Rakor dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Bagus Sutopo, didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tutuko Raharjo serta Plt Asisten Administrasi Umum Yulies Nuraya. Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala OPD, kepala bagian, camat, dan Direktur RSUD dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang.

(dentang)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *