pemerintah kabupaten/kota.
Berdasarkan data Bapenda Provinsi Jawa Tengah, penerimaan PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Pemalang pada tahun 2025 mencapai Rp 92,628 miliar. Namun, masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergali akibat tunggakan PKB. Tunggakan opsen PKB tahun sebelumnya mencapai sekitar Rp. 26 miliar dan tunggakan tahun berjalan sekitar Rp. 8,783 miliar, sehingga total potensi opsen yang belum diterima Kabupaten Pemalang mencapai sekitar Rp. 35,308 miliar.
Dana tersebut dinilai berpotensi besar mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan sektor pendidikan apabila tingkat kepatuhan masyarakat dapat terus ditingkatkan.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat kecamatan, desa, RT, dan RW melalui pemanfaatan aplikasi Sentuyung Mobile yang memuat data tunggakan pajak sampai tingkat lingkungan. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan Tim Penggerak PKK dan berbagai organisasi kemasyarakatan guna memperkuat edukasi kepada masyarakat.
Masrofi menambahkan, apabila berbagai upaya peningkatan kepatuhan belum memberikan hasil yang optimal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempertimbangkan penerapan sanksi administratif berupa pemblokiran data kendaraan bagi wajib pajak yang menunggak dalam jangka waktu tertentu sebagai langkah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor.
(Dentang)
