PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang mengikuti dan menyaksikan rangkaian Sidang Paripurna MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 dari Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang, Jumat (14/08/2026).
Plt. Bupati Pemalang Nurkholes bersama Ketua DPRD Kabupaten Pemalang Martono, jajaran anggota DPRD, kepala OPD, pimpinan BUMD, instansi vertikal, tamu undangan serta jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang hadir mengikuti jalannya agenda kenegaraan tersebut secara khidmat.
Sidang berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama mengikuti Pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026. Selanjutnya, sesi kedua diisi dengan Penyampaian Pengantar Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengakui masih terdapat sejumlah persoalan bangsa dan janji pemerintah yang belum dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, Presiden menegaskan pemerintah akan terus bekerja keras menyelesaikan berbagai pekerjaan tersebut dengan berpegang pada kepentingan nasional dan kebutuhan masyarakat.
Prabowo menyampaikan, sejumlah persoalan yang selama puluhan tahun dinilai rumit mulai dapat ditangani melalui keberanian mengambil keputusan, kerja keras, ketulusan, kehendak yang jelas serta gotong royong seluruh unsur bangsa. Presiden juga menegaskan empat pedoman utama pemerintah, yakni menjalankan amanat UUD 1945, menjaga kepentingan inti nasional, mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta menempatkan kepentingan rakyat dan generasi mendatang sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan.
Sementara itu, dalam pidato pembukaannya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan pesan kebangsaan tentang pentingnya menjaga persatuan, menjadikan Pancasila sebagai titik temu bangsa serta membangun demokrasi yang beradab di tengah perkembangan teknologi digital. Muzani menegaskan bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persaudaraan kebangsaan.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam agenda kenegaraan tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Momentum ini sekaligus memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(dentang)
