LENTERA RAKYAT, Pemalang – Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Kabupaten/Kota, selalu memiliki keputusan yang bertujuan untuk semua warga masyarakat, termasuk memiliki sebuah kebijakan dalam keputusan tersebut.
Hal inilah yang tampak dikaji oleh pihak Institut Agama Islam Pemalang (INSIP). Mengambil tema “Peningkatan Kualitas Kebijakan Melalui Media Tradisional”, INSIP Pemalang mengundang beberapa narasumber ternama guna mengupas tuntas berbagai kebijakan Pemerintah. Tak hanya itu saja, INSIP Pemalang juga ingin menyampaikan kebijakan Pemerintah yang tentu saja demi kebaikan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dikatakan oleh Amiroh, Sang Rektor INSIP, mengatakan, adanya keputusan dari Pemerintah sudah pasti disertai dengan adanya kebijakan, tentu saja agar mempermudah warga masyarakat.
“Pemerintah Pusat, Provinsi, hingga Kabupaten/Kota memiliki keputusan. Keputusan itu sudah pasti memiliki sebuah kebijakan bagi warga masyarakat. Termasuk memikirkan dampak dari keputusan atau kebijakan itu.”, ungkap Amiroh.
Sementara itu, dikatakan oleh Sang Legislator, Anggota Komisi B, DPRD Provinsi Jawa Tengah, Harun Abdul Khafizh, Sebuah keputusan dan kebijakan sudah pasti disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk dalam sebuah forum. Hal itulah yang nantinya akan meningkatkan kualitas dalam keputusan atau kebijkan.
“Kebijakan seni budaya, lewat seni sintren. Kebijakan alam, lewat kerja bakhti, penanaman pohon, dan lainya. Kebijakan anggaran, bisa lewat sponsor. Itu semua beberapa contoh kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah. Tak hanya itu saja, kebijakan juga harus ada kontribusinya bagi banyak pihak.”, kata Sang Legislator yang akrab disapa Gus Harun.
Selain mengundang Sang Legislator dalam kegiatan tersebut, INSIP juga mengundang sang praktisi hukum ternama yang sudah malang melintang dalam menangani persoalan hukum, Munir.
Dikatakan sang praktisi ahli hukum, pemerintah juga pasti memikirkan, mengkaji, menindaklanjuti serta menanggulangi atau mengantisipasi kebijakan yang mungkin akan ada sangkutpautnya dengan hukum. Tanpa semua itu, kebijakan tiada fungsinya.
“Pemerintah selalu memikirkan sebuah keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Termasuk dalam mengantisipasi jika timbul sebuah persoalan hukum terkait keputusan atau kebijakan itu.”, imbuh Sang Praktisi Hukum.
Kegiatan ini tampak menjadi pengetahuan tersendiri bagi para mahasiswa, serta tamu undangan yang hadir di Aula lingkungan Kampus INSIP Pemalang.
(Dentang)
